Pemberian pelayanan kesehatan dasar khususnya pelayanan kesehatan gigi dan
mulut mencakup praktek dokter gigi mandiri (perseorangan) yang dilakukan dalam
ruang lingkup Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji
regulasi perlindungan hukum bagi dokter gigi yang bekerja mandiri dalam melakukan
pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan bentuk perlindungan hukum bagi dokter
gigi yang bekerja mandiri. Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Pendekatan
perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar
hukum perlindungan tenaga medis, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Tehnik analisis data
menggunakan kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang melalui studi
kepusatakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tenaga medis
khususnya dokter gigi yang bekerja mandiri (solo practice) di fasilitas pelayanan
kesehatan berdasarkan Pasal 273 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dimana
Dokter gigi berhak atas perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar profesi, standar pelayanan profesional, standar prosedur operasional
(SPO), dan etika profesi. Perlindungan dokter gigi bekerja sendiri pada kondisi darurat
sehingga tidak dituntut ganti rugi. Selain itu, hak menolak tindakan jika situasi tidak
memungkinkan dilakukan dengan aman terutama tanpa tim pendukung.