Salah satu komitmen dan agenda reformasi yang
dicanangkan pada tahun 1998 adalah mewujudkan s ebuah
pemerintahan yang bersih (clean government) yang bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 1 Salah satu bentuk
komitmen dalam melaksanakan agenda reformasi tersebut
adalah melakukan perbaikan dan pembenahan dalam bidang
hukum, utamanya terfokus pada masalah perbaikan dan
pembenahan penegakan hukum. tetapi, sangat disayangkan
setelah sebelas tahun reformasi bergulir hingga kini masalah
penegakan hukum belum juga menampakkan hasil yang
signifikan sesuai tujuannya yaitu memberikan perlindungan
dan rasa keadilan bagi warga masyarakat, sehingga dapat
menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur
sebagaimana yang dicita-citakan dalam proklamasi 1945.